The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

Blog Article

When Pusintelstrat was continue to the Indonesian countrywide armed force intelligence agency, several operations which were recognised to are actually performed by Pusintelstrat:

Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.

Citations are created immediately from bibliographic information to be a usefulness, and is probably not finish or precise. Chicago citation design and style:

Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Foundation etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Auto artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah period reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.

There are 9 (nine) Constitutional Court docket judges, in which 3 (3) are nominated by the Supreme Court; 3 (a few) are nominated by your house of Representatives, and One more three (three) are nominated through the President. The entire judges are appointed through a Presidential Decree and all will provide in a single panel in Every single circumstance prior to the Court. The term of Business for judges is five (five) many years and every one of these might be reelected for another one (just one) phrase. The presence from the Constitutional Courtroom has significantly afflicted Indonesia normally. Previously, legal guidelines proven by the legislative establishment can not be challenged. The establishment of the Constitutional Courtroom has produced it attainable to annul all the regulation or Portion of its substances if its earning or substance is contradictory on the Structure. This serves for a Look at and stability of a political organ such as the Legislative entire body.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]

yaitu operasi yang dilakukan untuk mendukung operasi-operasi taktis yang dilakukan dalam jangka waktu dan kegiatan tertentu, umumnya dilakukan oleh angkatan bersenjata dalam operasi operasi militernya.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi issue resolving malah asik menjadi difficulty taking.

Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas informasi lebih lanjut terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Reformasi Intelijen Indonesia (RII) telah terus menjadi agenda penting dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri.